Naskah DOB Patani Gebe Kepulauan Akan Diserahkan Ke Istana Presiden Dan Kementrian Luar Negeri

WEDA- Dokumen Kajian Naskah Akademik Daerah Otonom Baru Patani Gebe Kepulauan, Akan di Serahkan di Istana Presiden & Kementrian Luar Negeri. Sebagai Negara maritim yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah kanada.

Telah menunjukan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara, yang memiliki posisi strategis di persilangan dunia di apit oleh dua benua yakni benua asia dan benua Australia, dan dua samudra yakni samudra Hindia dan samudra Pasifik. Dalam Konstalasi Geopolitik dan geostrategis, Indonesia memiliki posisi dan daya tawar yang tinggi di panggung politik ekonomi global. Peran Indonesia sangat menentukan baik dari aspek sumber daya, maupun luasnya perairan dan kepulauan Indonesia terutama pada wilayah kepulauan, yang menjadi titik Terluar wilayah antar negara.

Dalam perspektif ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden, pada poin kedua yang menegaskan pemantapan sistem pertahanan keamanan negara, serta mendorong kemandirian bangsa melalui pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru dan ketahanan pangan, merupakan bagian yang terintegrasi yang termuat dalam dokumen Kajian naskah Akademik DOB Patani Gebe Kepulauan.

Bahwa pemantapan penguatan sistem pertahanan negara, harus lebih di dasarkan pada atensi wilayah yang merupakan titik Terluar yang menghubungkan batas laut antar negara (The outermost point connecting the sea boundaries between countries). Pada Konteks ini salah satu titik Terluar dan kawasan perbatasan negara, yang merupakan bagian pokok dalam dokumen Kajian Naskah Akademik DOB Patani Gebe Kepulauan yakni Pulau Yiew, yang terletak di Patani Utara dan telah di tarik Delitimasi Maritim batas maritim Indonesia Palau tahun 2021 oleh TNI Angkatan Laut RI. 

Wakil Ketua Badan Koordinasi, DOB Patani Gebe Kepulauan, Moh Taher Abd Karim menjelaskan, Penarikan garis batas maritim dimaksudkan guna mendukung data teknis delegasi Indonesia, dalam membahas batas perjanjian Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia Palau, yang hingga saat ini tidak mencapai kata kesepakatan. Karena ini menyangkut kedaulatan negara dan potensi sumber daya ekonomi kelautan nasional di wilayah perbatasan antara negara di samudra Pasifik, maka penting untuk di tindaklanjuti kembali oleh pemerintah saat ini guna mempertegas batas maritim kita. Termasuk dalam upaya mendorong penguatan pembangunan ekonomi blue, atau ekonomi biru dan ekonomi hijau demi terciptanya lingkungan ekonomi laut, yang sehat, perlindungan ekosistem laut, pemanfaatan sumber daya potensi perikanan, dan wisata bahari.

Di samping penarikan garis batas maritim Indonesia-Palau di Pulau Kec Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah oleh TNI Angkatan Laut, Juga Mengibarkan bendera merah putih sekaligus melakukan penelitian potensi sumber daya bawah Laut di perairan pulau Yiew, dan telah menemukan potensi gunung selanjutnya di usulkan di bahas dan di setujui sebagai Situs Warisan Dunia melalui Konfrensi Paris UNESCO tahun 2022.

"Pulau Yiew telah di tetapkan melalui Keputusan presiden nomor 6 tahun 2017, sebagai pulau kecil terluar Indonesia yang terdiri dari 111, salah satunya terdapat di Maluku Utara yakni Pulau Yiew di Halmahera Tengah, sebagai pulau terluar dan perbatasan antar negara yang pengembanganya khusus pada masalah pertahanan, dan keamanan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat,"kata Taher, Selasa (11/03).

Lanjutnya, Bahwa sebagaimana pada payung hukum pasal 41 dan pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Menyarakan bahwa pembentukan daerah, dapat di lakukan dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dan Pulau terluar Indonesia, kawasan perbatasan negara atau wilayah tertentu dalam rangka melindungi, menjaga kepentingan Kedaulatan Negara Kesatuan RI dan Calon Daerah Otonom Baru Patani Gebe Kepulauan, Telah Memenuhi parameter berdasarkan ketentuan undang-undang yang di maksud.

"Dalam jangka waktu dekat dokumen DOB Patani Gebe Kepulauan akan di serahkan di istana presiden kemudian Kementrian Luar Negeri, Karena memang mengatur perjanjian dan hubungan antar negara yang membidangi Asia Pasifik"terang Taher.

Ia menambahkan, di samping itu juga kami akan koordinasi rencana kegiatan pengibaran 2000 bendera merah putih, di Pulau kecil terluar Indonesia Pulau Yiew Patani Utara Kab Halmahera Tengah Maluku Utara, Pada bulan Agustus 2025. Kegiatan ini di maksudkan guna mengikutsertakan dan mempertebal rasa kebangsaan nasionalisme, masyarakat di wilayah perbatasan negara serta mendukung Asta Cita Presiden, mengenai pemantapan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau, dalam rangka terjaganya pemanfaatan lingkungan laut yang sehat, dan menjadi spirit laut sebagai sumber kemakmuran rakyat.

"Insyaallah pada bulan April nanti, ada tim Dosen Prof dan para doktor yang di tugaskan dari kampus terkait, akan melakukan penelitian di 7 provinsi dengan tema, masalah pemerintahan yang berbeda- beda termasuk di Provinsi Maluku Utara salah satunya adalah di Kabupaten Halmahera Tengah, terkait dengan Pembentukan Daerah di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar Indonesia, di Tinjau dari Perspektif Kepentingan Strategis Nasional. Alhamdulillah DOB Patani Gebe Kepulauan Masuk Dalam Agenda Penelitian yg di maksud" cetusnya. (Ir)