Tambang Ancam Aktivitas Pendidikan

Warga Minta Pemda Dan DPR Hentikan Aktivitas PT. Smart Marsido

WEDA- Pulau Gebe kembali dihebohkan dengan aktivitas pertambangan, yang semakin mengancam lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kali ini, warga resah karena tambang yang dikelola oleh PT. Mineral Resourcer Indonesia (MRI), subkontraktor PT. Smart Marsindo, beroperasi sangat dekat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Halmahera Tengah.

Aktivis lingkungan Pulau Gebe, Sunardi Jafar, menyoroti ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang tersebut. Menurutnya, selama bertahun-tahun krisis ekologi di Pulau Gebe tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun DPRD. “Dari sekian tahun lamanya, krisis ekologi di Pulau Gebe sering kali tidak digubris oleh pemerintah, baik pusat, daerah, bahkan DPRD yang selalu bersikap acuh tak acuh terhadap persoalan lingkungan yang mengancam ruang hidup masyarakat Pulau Gebe,” katanya Rabu (12/03).

Ia menegaskan bahwa keberadaan tambang di sekitar sekolah bukan hanya mengganggu proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. “Dua hari lalu, warga Pulau Gebe dihebohkan dengan aktivitas tambang PT. Mineral Resourcer Indonesia, subkontraktor PT. Smart Marsindo, yang beroperasi sangat dekat dengan areal SMA Negeri 3 Halteng. Ini menuai kritik dan keluhan dari warga,”  lanjutnya.

Lanjutnya, Sunardi juga menyoroti dampak langsung dari aktivitas tambang tersebut terhadap para siswa. Kami sangat menyayangkan kondisi ini. “Anak-anak kami, adik-adik pelajar di SMA Negeri 3 Halteng, pasti terganggu dengan suara bising dan getaran alat berat yang beroperasi begitu dekat dengan sekolah,” tuturnya.

Menurutnya, keberadaan tambang tidak hanya mengancam kenyamanan belajar, tetapi juga bisa membawa dampak kesehatan akibat debu tambang. “Dari perspektif lingkungan, suhu udara yang meningkat akibat aktivitas tambang dapat menimbulkan debu di sekolah, yang tentu berbahaya bagi kesehatan siswa dan guru,” ungkapnya.

Warga Pulau Gebe mendesak pemerintah dan DPRD, segera mengambil tindakan untuk menghentikan aktivitas tambang di dekat sekolah sebelum, karena sangat berpotensi terjadi dampak yang lebih besar. “Jika aktivitas ini terus dibiarkan, bukan hanya pendidikan yang terganggu, tetapi juga keselamatan masyarakat terancam. Kami mendesak pemerintah segera menghentikan operasi tambang di dekat sekolah,” Tambah Sunardi Jafar.

Di tengah polemik ini, PT. Smart Marsindo juga tengah menjadi sorotan karena petingginya, Shanty Alda Nathalia, masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus suap terkait perizinan tambang, dengan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). “Dugaan ini semakin memperkuat anggapan, bahwa banyak kepentingan bisnis bermain dalam perizinan tambang di wilayah tersebut, tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan,” cetusnya. 

Ia menambahkan, Warga Pulau Gebe berharap pemerintah tidak tutup mata, segera mengambil langkah tegas sebelum dampak buruk semakin meluas.”Ini menjadi perhatian serius kita bersama, terutama kepada Pemda dan DPR sebagai harapan masyatakat,” pungkasnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Nurfani, warga Kapaleo yang juga merupakan alumni SMA Negeri 3 Halteng. Ia mempertanyakan bagaimana PT. Smart Marsindo bisa mendapatkan izin operasi begitu dekat dengan sekolah. “Saya warga Pulau Gebe sekaligus alumni SMA 3. Aktivitas pertambangan PT. Smart Marsindo ini terlalu dekat dengan lokasi sekolah. Dampak dari debu tambang dan bunyi alat berat sangat mengganggu aktivitas belajar mengajar,” ucap Nurfani.

Dijelaskan, ketidak jelasan perizinan yang memungkinkan perusahaan tambang beroperasi di area, yang begitu sensitif terhadap dampak lingkungan. “Kami masyarakat juga tidak tahu izin dari mana. Sehingga, PT. Smart Marsindo bisa beroperasi sedekat itu. Berdasarkan batas KP yang IUP-nya dikeluarkan pemerintah, seharusnya pemerintah bisa melihat dampak dan akibatnya ke depan,” tegasnya. (Ir)